VISI DAN MISI KABUPATEN MURUNG RAYA Desember 12, 2008

V i s i :

Terwujudnya Kabupaten otonom yang Mandiri, Maju dan Sejahtera dengan dukungan Kualitas SDM dan Potensi SDA yang tersedia dalam lingkungan yang harmonis berdasarkan budaya dan adat istiadat yang dinamis.

M i s i

: Meletakan kerangka / Pondasi Dasar pembangunan Daerah yang berkelanjutan dalam segala bidang agar bisa cepat setara dengan kabupaten yang sudah maju.

Untuk mewujudkan Visi itu lebih lanjut dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksessibilitas daerah melalui pembangunan struktur dasar, meningkatkan sarana dan prasarana tranportasi dalam rangka memajukan kesejahteraan, memperluas pelayanan sosial kemasyarakatan mempercepat pembangunan dan mempertinggi pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong kegiatan investasi, memperlancar komunikasi dan informasi, mempertinggi mobilitas dan interaksi sosial ekonomi daerah, mengembangkan sentra-sentra produksi maupun sentra industri, meningkatkan pendapatan asli daerah, mempercepat pengembangan daerah, baik pemekaran wilayah pemerintahan serta pengembangan-pengembangan pusat- pusat pertumbuhan.
2. Menyiapkan dan menyusun rencana induk (master plan ) dan rencana tata ruang wilayah kabupaten Murung Raya pada semua tingkatan sebagai suatu blueprint pembangunan daerah.
3. Meletakan landasan arah, kebijaksanaan dan strategi pembangunan daerah yang kokoh dan dinamis bagi kelangsungan Pembangunan Kabupaten Murung Raya
4. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.
5. Menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya manusia yang berkualitas, berdaya tahan , berwawasan luas, terampil, produktif, bermoral, berahlak dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Memberdayakan dan memperkokoh seluruh kekuatan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan melalui pencipataan lapangan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat dan kecukupan sandang pangan dan papan serta peningkatan kelembangaan ekonomi masyarakat untuk kemanfaatan pengembangan perekonomian daerah.
7. Mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan non sumber daya alam yang belum tergali secara berkelanjutan dan lestari, efisien , efektif dan bertanggung jawab bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah.
8. Meningkatan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah daerah (kelembagaan dan fasilitas pendukung) dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah
9. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung berlangsungnya kegiatan investasi yang bergairah melalui kebijakan pelayanan investasi yang bersifat fasilitasi seperti pemberian insentif bagi investor yang menanamkan modalnya didaerah Kabupaten Murung Raya , perlindungan terhadap investor, penyederhanaan terhadap proses perijinan serta promosi.
10. Meningkatkan dan memantapkan kehidupan sosial budaya, guna membentuk jati diri masyarakat murung raya yang utuh dan tangguh berlandaskan pada kepribadian, etika moral, adat istiadat, sikap kritis dan dinamis sehingga memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap pengaruh negatif dari arus globalisasi yang menyentuh keseluruh dimensi kehidupan masyarakat.
11. Menjaga dan memelihara semangat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia, menegakan hukum serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

SEJARAH KABUPATEN MURUNG RAYA Desember 12, 2008

SEJARAH PEMBENTUKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

Jauh sebelum masa Perang Dunia II, wilayah Murung Raya yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai District Barito Hulu, telah dijadikan basis atau benteng pertahanan untuk menangkal setiap serangan musuh dari orang-orang pribumi maupun asing. Perkembangan selanjutnya, terutama setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia, status Murung Raya sebagai basis pertahanan berubah menjadi Kewedanaan Barito Hulu yang berkedudukan di Puruk Cahu dan dipimpin secara berurutan oleh para Wedana: MUTAFA IDEHAN, DONIS SAMAD, W. COENRAAD, SJAHRANI WAHAB dan TUNDJUNG SILAM. Status Kewedanaan ini pada tahun 1964 berubah menjadi Daerah Persiapan Barito Hulu, dan pada tahun 1965 ditetapkan menjadi Kantor Daerah Tingkat II Administratif Murung Raya, yang kepala kantornya secara berurutan dijabat oleh: TUNDJUNG SILAM, J.H. TUNDAN, Drs. E. HOSANG, Drs. E.D. PATIANOM, dan A. ELBAAR. Kemudian terjadi lagi perubahan status dari Kabupaten Administratif menjadi Wilayah Kerja Pembantu Bupati Barito Utara di Murung Raya. Dalam kurun waktu Murung Raya berstatus sebagai Pembantu Bupati Barito Utara wilayah Murung Raya, maka yang menjabat sebagai Pembantu Bupatinya berturut-turut: M. YUSRAN GAMBENG; W. Ng. MANGKIN; ALEXANDER WANING, BA; TAHAT DJINU, BA; Drs. H. HOLDY BUTJUN; H. MASIUNI AKHMAD, BA; dan Drs. DUAN T. SILAM.

Lebih lanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada era reformasi, telah terjadi perubahan fundamental dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sesungguhnya dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pemerintah daerah kepada rakyatnya dalam melakukan pelayanan. Namun, pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut justru menghapus status Murung Raya dari wilayah kerja Pembantu Bupati Barito Utara menjadi wilayah kecamatan, yang meliputi 5 (lima) kecamatan: Murung, Tanah Siang, Laung Tuhup, Permata Intan dan Sumber Barito; dan semua urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditangani oleh Kecamatan Murung, termasuk personil pegawainya.

Mempertimbangkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan begitu luasnya wilayah Murung Raya serta ketersediaan Sumber Daya Alam ( SDA ) dan Sumber Daya Manusia ( SDM ) potensial di daerah, maka bergabunglah para tokoh dan anggota masyarakat Murung Raya membentuk sebuah komite yang disebut “Komite Pembentukan Kabupaten Murung Raya”, yang diketuai oleh H. FARDINAND dengan menempatkan perwakilan di Jakarta, Palangka Raya, Muara Teweh dan Banjarmasin. Dalam berbagai aktivitasnya, KPK Murung Raya mengumpulkan fakta, mempersiapkan berbagai kelengkapan untuk mengusulkan pemekaran wilayah Murung Raya menjadi sebuah kabupaten baru yang definitif. Setelah melalui kerja keras dan proses panjang yang sangat melelahkan para pejuang pembentukan Kabupaten Murung Raya, akhirnya perubahan status Murung Raya dari sebuah kecamatan menjadi sebuah kabupaten baru membuahkan hasil. Tepatnya pada tanggal 2 Juli 2002, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, maka resmilah Kabupaten Murung Raya bersama dengan 8 kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi kabupaten definitif baru. Pada saat awal setelah pembentukannya, untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan seorang Penjabat Bupati Murung Raya yaitu Drs. ROMANSYAH BAGAN untuk periode 2002 hingga awal Juli 2003 yang diberi tugas dan mandat menjalankan roda pemerintahan dalam rangka mempersiapkan struktur kelembagaan, penempatan sumberdaya aparatur pemerintahan, dan pembentukan DPRD, serta mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) definitif. Akhirnya, pada minggu kedua bulan Juni 2003 melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya dalam Agenda Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya periode tahun 2003–2008, terpilihlah Ir. WILLY M. YOSEPH, MM dan Drs. H. ABDUL THALIB masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya. Pada bulan Juli 2003, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya terpilih, secara resmi dilantik menjadi Kepala Daerah defininif oleh Menteri Dalam Negeri atas Presiden Republik Indonesia. Masyarakat Murung Raya dengan sangat antusias melalui upacara adat formal menyambut Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya yang secara resmi mulai memimpin dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

www.kabmurungraya.go.id